RETAKNYA KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROGRAM UNGGULAN PRABOWO GIBRAN

                

Sumber Gambar: https://ugm.ac.id/id/berita/setahun-program-mbg-pakar-gizi-ugm-desak-stop-penggunaan-ultra-processed-food/

Retaknya Kepercayaan Publik Terhadap Program Unggulan Prabowo Gibran

2025 awal pertama kali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, Pak Prabowo menjanjikan akan menyalurkan ke 82 juta penerima manfaat di Indonesia. Sampai saat ini Program Unggulan tersebut masih terealisasikan dengan beberapa catatan dan hambatan.

Sejak awal program ini diluncurkan cukup banyak yang mengkritisi, karena sejujurnya ini akan menjadi langkah yang berat untuk pemerintahan Pak Prabowo. Kita tidak bisa meragukan bahwa program ini dihajatkan olehnya tidak lain hanya untuk mencerdaskan generasi muda yang akan segera diproyeksikan untuk menyambut “Indonesia Emas 2045”, tapi sepertinya itu saja tidak cukup untuk mengelola dan mengalirkan program yang tidak mudah itu.

Detikbali (09/Sep/2025) mencatat Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan mencapai Rp 1,2 triliun per hari pada tahun depan. Dana tersebut akan digunakan untuk melayani 82,9 juta orang di seluruh Indonesia. Artinya jika dikalkulasikan pertahun anggaran ini menjadi pengeluaran yang raksasa. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan rincian alokasi anggaran Program MBG pada tahun ini. Dari total Rp335 triliun, sebanyak Rp268 triliun di antaranya dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga utama pelaksana program tersebut. Pak Prabowo membutuhkan 335 T pertahun untuk menlancarkan program Unggulannya.

Masalah yang harus diterjang untuk menjalankan program ini bukan hanya pada anggaran saja, belum lagi kendala teknis lapangan yang kerap mengikis kepercayaan masyarakat pada Program Makan Gizi Gratis (MBG), masalah keracunan misalnya. Belum lagi beberapa petugas yang tidak mampu menampung dan mengaloskasikan tugasnya dengan benar. "Berdasarkan monitoring media, sepanjang tahun 2025 tercatat 12.658 anak mengalami kasus keracunan MBG di 38 provinsi," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra dalam pemaparan Laporan Akhir Tahun (LAT) di Kantor KPAI, Jakarta, Kamis (15/1/2026 Detik.com). Angka yang cukup bombastis itu sudah cukup membuat rakyat menggigit jari lantaran pemerintah masih belum melaksanakan program raksasa ini dengan terarah dan efektif. Selanjutnya masalah akar rumput yang sudah menjadi rumor menggelitik di Desember lalu, bahwa anak sekolah tetap mendapatkan MBG ketika hari libur tiba, pasalnya itu inisiasi yang cukup baik, tapi sayang disayang hal itu menjadi sumbu amarah bagi korban yang merasakan. MBG tetap berjalan saat liburan sekolah dan anak sekolah tetap mendapatkan MBG tapi dengan makanan yang seadanya dan mungkin tidak layak, mereka mendapatkan: Roti tawar, kacang-kacangan, susu, dan buah-buahan (roti yang sudah berjamur, 1 sampai 2 buah utuh, dan makanan kemasan siap saji seperti wafer.

Masalah lainnya tidak lepas dari ketersinggungan orang-orang yang memerankan dirinya di dunia pendidikan, pasalnya anggaran yang besar itu akan menyentuh anggaran pendidikan.

Kusuma mengatakan, sesuai Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran 20% dari APBN dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pendidikan. Tapi hak konstitusional warga atas pendidikan, klaimnya, dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 beserta penjelasannya.

Sebab, pasal itu memperluas tafsir pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan demi bisa "menampung program makan bergizi". Dan, dengan masuknya pendanaan MBG dalam anggaran pendidikan tentu saja "alokasi 20% menjadi tidak utuh".

Hitungan mereka, dari total anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp769,1 triliun, sebanyak Rp223 triliun dipangkas untuk MBG. Jelas isu rencana pemangkasan angaran pendidikan dialih fungsikan menjadi pendanaan MBG digugat beberapa pihak karena membuyarkan lini pendidikan.

Hanya demi mengejar target 82.9 juta penerima manfaat, program ini bisa mengakibatkan ketimpangan yang besar, dari situlah masyarakat beberapa waktu ini mengalami hilang kepercayaan pada program raksasanya Pak Prabowo.

kita dipaksa untuk memilih "kenyang tapi bodoh" atau "pintar tapi lapar", selamat menikmati politik di negeri tercinta ini.