Pengertian Hukum Pidana: Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya

                                                        Sumbergambar: UMSU

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat berhadapan dengan berbagai aturan yang bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan manusia. Ketika seseorang melakukan pencurian, penganiayaan, penipuan, pembunuhan, atau perbuatan lain yang dilarang oleh hukum, negara dapat memberikan sanksi melalui mekanisme hukum pidana.

Namun, hukum pidana sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai hukuman penjara. Di dalamnya terdapat aturan mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, serta bagaimana negara menjalankan kewenangannya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara sederhana, hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai pidana serta mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hukum pidana menjadi instrumen negara untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan memberikan konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Hukum Pidana sebagai Aturan yang Mengatur Larangan

Salah satu karakter utama hukum pidana adalah adanya larangan terhadap perbuatan tertentu. Negara menentukan bahwa perbuatan tertentu tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan individu, masyarakat, atau kepentingan yang dilindungi hukum.

Contohnya adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Perbuatan tersebut bukan hanya dianggap tidak baik secara moral, tetapi dapat menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Begitu pula dengan tindakan kekerasan, penipuan, atau perusakan. Tidak semua perilaku yang dianggap buruk secara moral otomatis merupakan tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikenai pidana apabila terdapat dasar hukum yang mengaturnya sebagai tindak pidana dan unsur-unsurnya terpenuhi.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan asas legalitas. Secara umum, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu perbuatan dianggap buruk oleh masyarakat apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang mendasarinya sebagai tindak pidana.

Hukum Pidana di Indonesia

Salah satu dasar utama hukum pidana nasional Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Undang-undang tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. UU tersebut menggantikan KUHP yang sebelumnya bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial.

KUHP Nasional terdiri atas Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu memuat ketentuan umum yang menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pada 2026, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang ini antara lain mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP dengan sistem yang diatur dalam KUHP Nasional.

Dengan demikian, pembahasan hukum pidana Indonesia saat ini perlu memperhatikan KUHP Nasional dan berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu.

Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan yang membahayakan atau merugikan.

Kedua, memberikan kepastian mengenai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu tindakan memiliki konsekuensi hukum karena telah ditentukan dalam peraturan.

Ketiga, memberikan dasar bagi negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui proses hukum yang berlaku.

Keempat, hukum pidana juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan pencegahan. Ancaman pidana diharapkan dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pembalasan terhadap pelaku. Sistem hukum pidana juga memperhatikan aspek pencegahan, pemulihan, pembinaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat serta korban.

Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai fungsi utama sebagai sarana perlindungan masyarakat. Dengan adanya larangan dan ancaman pidana, negara berusaha menjaga agar tindakan yang membahayakan kepentingan masyarakat dapat ditanggulangi melalui mekanisme hukum.

Selain itu, hukum pidana mempunyai fungsi memberikan batas terhadap kekuasaan negara. Negara memang mempunyai kewenangan untuk menindak tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum.

Artinya, aparat penegak hukum tidak dapat secara bebas menentukan bahwa seseorang bersalah hanya berdasarkan dugaan. Penegakan hukum pidana harus dilakukan melalui prosedur yang ditentukan oleh hukum dan menghormati hak-hak pihak yang terlibat.

Dengan demikian, hukum pidana memiliki dua sisi. Di satu sisi memberikan kewenangan kepada negara untuk menindak tindak pidana. Di sisi lain, hukum pidana membatasi agar kewenangan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, perlu dilihat unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

Unsur tersebut dapat berbeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Misalnya, unsur tindak pidana pencurian tentu berbeda dengan unsur penganiayaan atau penipuan.

Karena itu, seseorang tidak dapat langsung disebut sebagai pelaku tindak pidana hanya karena melakukan suatu tindakan yang terlihat merugikan.

Harus diperiksa apakah perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam proses peradilan pidana, hal tersebut kemudian dibuktikan melalui mekanisme hukum acara pidana. Aparat penegak hukum harus mengumpulkan bukti dan menghadirkan perkara melalui prosedur yang berlaku sebelum pengadilan menentukan kesalahan seseorang.

Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana juga membahas pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya apakah suatu perbuatan terjadi, tetapi juga apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan berbagai keadaan yang ditentukan oleh hukum, termasuk kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta keadaan tertentu yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban seseorang.

Oleh karena itu, seseorang tidak seharusnya dinyatakan bersalah hanya karena namanya dikaitkan dengan suatu peristiwa pidana.

Proses hukum harus membuktikan keterlibatan dan pertanggungjawaban orang tersebut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.

 

 

Jenis Sanksi dalam Hukum Pidana

Sanksi pidana dapat berbentuk berbagai jenis. Masyarakat sering kali hanya mengenal pidana penjara, padahal sistem pemidanaan memiliki beberapa bentuk pidana.

KUHP Nasional mengatur jenis pidana dan berbagai bentuk pemidanaan dalam sistem baru hukum pidana Indonesia. Selain pidana penjara, terdapat antara lain pidana denda dan pidana pengawasan, serta bentuk pidana lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak selalu harus berakhir dengan pemenjaraan. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan ketentuan hukum dan keadaan perkara.

Hukum Pidana dan Kehidupan Masyarakat

Keberadaan hukum pidana sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat ingin hidup aman dari kekerasan, pencurian, penipuan, perusakan, dan berbagai kejahatan lainnya, mereka membutuhkan sistem hukum yang memberikan perlindungan.

Namun, hukum pidana tidak boleh digunakan secara sembarangan.

Penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan asas legalitas, proses hukum yang adil, pembuktian, hak korban, dan hak orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Di sinilah pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui bahwa kejahatan dapat dikenai pidana, tetapi juga perlu memahami bahwa seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana belum dapat diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah.

Kesimpulan

Hukum pidana adalah bagian penting dari sistem hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana dan tindakan yang dapat dikenakan berdasarkan hukum. Tujuan utamanya berkaitan dengan perlindungan masyarakat, penegakan ketertiban, pencegahan tindak pidana, dan pemberian konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Di Indonesia, hukum pidana nasional memasuki tahap baru dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut menjadi dasar utama sistem hukum pidana nasional, sementara berbagai undang-undang khusus tetap mengatur tindak pidana tertentu sesuai bidangnya.

Memahami hukum pidana berarti memahami bahwa negara memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat melalui hukum, tetapi kewenangan tersebut juga harus dibatasi oleh aturan dan prosedur. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga mengenai bagaimana memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti, aturan, dan prinsip keadilan.

Referensi

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.      Mahkamah Agung Republik Indonesia, JDIH Mahkamah Agung RI.

5.      Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Database Peraturan Perundang-undangan.