Ketua Ombudsman Hery Susanto Terseret Kasus Korupsi

Enam Hari Setelah Dilantik, Ketua Ombudsman Hery Susanto Terseret Kasus Korupsi

Jakarta — Pelantikan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031 sempat menjadi momentum baru bagi lembaga yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Namun, hanya berselang enam hari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Hery justru berhadapan dengan proses hukum yang kemudian mengguncang lembaga pengawas pelayanan publik itu.

Hery dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026. Dalam pelantikan tersebut, Hery bersama jajaran pimpinan Ombudsman periode 2026–2031 mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden.

Enam hari kemudian, pada Kamis, 16 April 2026, Kejaksaan Agung melakukan penangkapan terhadap Hery terkait perkara dugaan suap dalam tata kelola pertambangan nikel. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman ketika Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman periode 2021–2026.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik karena jarak antara pelantikan Hery sebagai Ketua Ombudsman dan penanganan perkara pidana terhadap dirinya hanya berlangsung selama enam hari.

Dilantik sebagai Ketua Ombudsman

Sebelum terjerat perkara hukum, Hery Susanto merupakan salah satu anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Ia kemudian terpilih menjadi bagian dari pimpinan Ombudsman untuk periode berikutnya.

Dalam keterangannya setelah pelantikan, Hery menyampaikan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan pelayanan publik. Ia juga menyebut pembenahan internal sebagai salah satu agenda yang perlu menjadi perhatian lembaga.

Menurut Hery ketika itu, Ombudsman perlu memperkuat kerja sama internal serta meningkatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangannya agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Namun, belum sempat menjalankan masa jabatan barunya selama sepekan, Hery sudah berhadapan dengan penyidik Kejaksaan Agung.

Enam Hari Kemudian Ditangkap Kejaksaan Agung

Pada 16 April 2026, Kejaksaan Agung menangkap Hery Susanto di kediamannya di Jakarta. Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus.

Perkara yang menjerat Hery berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dalam pengurusan laporan pemeriksaan Ombudsman mengenai sejumlah persoalan perusahaan pertambangan.

Dalam perkembangan perkara, Hery kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum hingga akhirnya berstatus terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Kasus tersebut tidak berkaitan dengan tindakan Hery selama enam hari menjabat sebagai Ketua Ombudsman. Perkara yang didakwakan kepadanya berkaitan dengan periode ketika ia masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

Hal ini penting untuk dibedakan agar kronologi perkara tidak menimbulkan kesan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam enam hari masa kepemimpinannya sebagai Ketua Ombudsman.

Didakwa Menerima Rp4,85 Miliar

Perkara tersebut kemudian masuk ke tahap persidangan. Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Juni 2026, jaksa penuntut umum mendakwa Hery menerima suap dengan nilai sekitar Rp4,85 miliar dalam bentuk uang dan rumah.

Menurut dakwaan jaksa, pemberian tersebut berkaitan dengan upaya memengaruhi tindakan Hery dalam kapasitasnya sebagai anggota Ombudsman.

Jaksa mendalilkan bahwa pemberian itu dimaksudkan agar Hery memengaruhi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman mengenai persoalan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

Perkara tersebut menyangkut beberapa perusahaan pertambangan, di antaranya PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Jaksa juga mendalilkan adanya kepentingan terkait permohonan peningkatan izin usaha pertambangan dari izin eksplorasi menjadi izin operasi produksi.

Dalam rincian dakwaan, jaksa menyebut adanya sejumlah pemberian uang kepada Hery melalui beberapa pihak. Salah satunya adalah pemberian sebesar Rp675 juta yang menurut dakwaan berasal dari Direktur PT Toshida Indonesia Laode Sinarwan Oda melalui perantara.

Selain itu, dakwaan juga memuat pemberian uang lainnya serta sebuah rumah yang disebut bernilai sekitar Rp2,2 miliar.

Jika seluruh pemberian sebagaimana didakwakan dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp4,85 miliar. Namun, seluruh uraian tersebut merupakan isi dakwaan jaksa dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Hery Tidak Mengajukan Eksepsi

Setelah dakwaan dibacakan, Hery Susanto melalui penasihat hukumnya memilih tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan.

Keputusan tersebut membuat perkara langsung berlanjut ke tahap pembuktian. Penasihat hukum Hery menjelaskan bahwa pihaknya memilih mengikuti proses persidangan dan masuk ke tahap pembuktian daripada memperdebatkan aspek formil surat dakwaan.

Dengan demikian, proses persidangan kemudian berfokus pada pembuktian terhadap tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Di tahap inilah keterangan saksi, ahli, dokumen, serta alat bukti lain diperiksa di hadapan majelis hakim.

Majelis Etik Ombudsman Juga Memberhentikan Hery

Selain menghadapi proses pidana, Hery juga menjalani pemeriksaan etik di lingkungan Ombudsman.

Majelis Etik Ombudsman RI melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Hery. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari upaya lembaga untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Perkembangan kemudian berujung pada keputusan Majelis Etik Ombudsman pada 8 Juni 2026.

Majelis Etik menyatakan Hery melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku Insan Ombudsman RI. Atas dasar putusan tersebut, Hery dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031.

Majelis Etik juga merekomendasikan agar putusan tersebut disampaikan kepada Presiden untuk proses pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepada DPR RI untuk proses pengisian anggota dan pimpinan Ombudsman yang baru.

Dengan keputusan tersebut, Hery tidak lagi menjalankan jabatan Ketua Ombudsman yang baru saja ia emban sejak April.

Perkara Masuk ke Tahap Tuntutan

Setelah proses pembuktian di persidangan selesai, perkara Hery memasuki tahap berikutnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pembacaan tuntutan pada Kamis, 24 September 2026. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra membenarkan agenda tersebut. Sidang dijadwalkan berlangsung di ruang Kusuma Atmadja dengan majelis hakim yang dipimpin Dwi Elyarahma Sulistyowati.

Tahap tuntutan merupakan fase ketika jaksa penuntut umum menyampaikan kesimpulan berdasarkan pembuktian yang telah berlangsung selama persidangan sekaligus meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tertentu terhadap terdakwa.

Setelah tuntutan dibacakan, perkara masih akan melalui tahapan pembelaan atau pledoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya, kemudian tanggapan dari jaksa, sebelum akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan.

Karena itu, status hukum Hery perlu dibaca berdasarkan tahapan perkara. Ia saat ini berstatus terdakwa dalam perkara pidana dan menghadapi tuntutan jaksa. Status tersebut berbeda dengan status orang yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari Pengawas Pelayanan Publik ke Kursi Terdakwa

Kasus Hery Susanto memperlihatkan sebuah ironi dalam perjalanan sebuah lembaga pengawas pelayanan publik.

Ombudsman memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani dugaan maladministrasi. Posisi tersebut membuat integritas pejabat di dalamnya menjadi bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Majelis Etik Ombudsman sendiri sebelumnya menegaskan bahwa standar etika di Ombudsman harus dijaga karena lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai pengawas kualitas pelayanan publik. Dalam pemeriksaan etik Hery, Ketua Majelis Etik Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa perkara tersebut berdampak terhadap citra lembaga dan karena itu diperlukan langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, antara penilaian etik dan proses pidana terdapat perbedaan mekanisme.

Putusan Majelis Etik berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Sementara perkara pidana harus diputus melalui proses peradilan pidana berdasarkan pembuktian di persidangan.

Karena itu, perkembangan perkara pidana Hery tetap harus mengikuti proses hukum sampai majelis hakim menjatuhkan putusan.

Mengapa Kasus Ini Menjadi Sorotan?

Ada beberapa alasan mengapa perkara Hery Susanto mendapatkan perhatian luas.

Pertama, Hery merupakan pejabat yang baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI. Jarak hanya enam hari antara pelantikan dan penangkapan membuat peristiwa tersebut menjadi salah satu kasus yang mencolok dalam perjalanan lembaga negara pada 2026.

Kedua, perkara yang didakwakan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga yang justru memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.

Ketiga, nilai pemberian yang didakwakan cukup besar, yakni sekitar Rp4,85 miliar. Jaksa mendalilkan pemberian tersebut berkaitan dengan kepentingan perusahaan pertambangan dalam persoalan kewajiban PNBP dan izin usaha pertambangan.

Keempat, perkara ini tidak hanya menghasilkan proses pidana. Ombudsman juga mengambil jalur etik dengan membentuk Majelis Etik dan kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hery.

Menunggu Putusan Pengadilan

Perjalanan kasus Hery Susanto belum berakhir.

Pada 24 September 2026, jaksa dijadwalkan membacakan tuntutan dalam perkara tersebut. Setelah itu, proses persidangan masih akan berlanjut hingga pembacaan putusan.

Publik kemudian akan menunggu bagaimana majelis hakim menilai seluruh alat bukti yang telah diajukan selama persidangan.

Hal yang juga penting adalah membedakan antara apa yang dikemukakan jaksa dalam dakwaan dan apa yang nantinya diputuskan oleh pengadilan. Dakwaan merupakan tuduhan yang harus dibuktikan, sedangkan putusan pengadilan merupakan hasil penilaian hakim terhadap fakta dan alat bukti dalam persidangan.

Kasus Hery Susanto dengan demikian tidak hanya menjadi perkara mengenai seorang pejabat negara. Perkara ini juga menjadi ujian terhadap mekanisme pengawasan, etik, dan penegakan hukum terhadap pejabat yang berada di lembaga pengawas pelayanan publik.

Dari pelantikan pada 10 April 2026, penanganan hukum enam hari kemudian, pemeriksaan etik, pemberhentian dari jabatan, hingga persidangan yang kini memasuki tahap tuntutan, perjalanan Hery Susanto berlangsung dalam rentang waktu yang relatif singkat tetapi sarat konsekuensi hukum dan kelembagaan.